Jakarta, 27 Agustus 2024 - Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Pembekalan
Pengelola Learning Management System (LMS) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
dan Pengurus Kelembagaan Desa. Acara ini berlangsung selama tiga hari,
mulai dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2024, bertempat di Hotel Grand Kemang,
Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para
pengelola LMS yang akan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran aparatur
desa di seluruh Indonesia. LMS ini merupakan bagian dari program nasional untuk
memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka di tingkat lokal.
Pada hari pertama, acara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si Dalam
sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pengelolaan LMS adalah langkah strategis
untuk memastikan bahwa pelatihan dan pembelajaran bagi aparatur desa dapat
berjalan secara efektif dan efisien, terutama dalam era digital saat ini.
Dalam sambutannya, La Ode juga menegaskan pentingnya peran
aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan transparan.
"Pengelolaan LMS ini tidak hanya sebatas platform teknologi, tetapi juga
merupakan upaya untuk menciptakan sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan
mampu merespons kebutuhan aparatur desa di masa depan," ujarnya.
Selanjutnya kegiatan diisi dengan pelatihan teknis bagi para
peserta. Para pengelola LMS diberikan pemahaman mendalam mengenai operasional
sistem, termasuk bagaimana mengelola konten pembelajaran, memantau progres
peserta, dan melakukan evaluasi secara berkala. Pelatihan ini melibatkan para
ahli dari bidang teknologi pendidikan yang telah berpengalaman dalam
pengembangan dan implementasi LMS di berbagai sektor.
Selain pelatihan teknis, peserta juga diajak untuk berdiskusi
mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan LMS di lingkungan pemerintahan
desa. Diskusi ini bertujuan untuk menggali berbagai inovasi dan strategi yang
dapat diadopsi dalam pengelolaan sistem pembelajaran di desa-desa.
Sebagai penutup, La Ode menekankan pentingnya kolaborasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program peningkatan
kapasitas ini. "Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama dan sinergi
antara semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas
aparatur desa berjalan dengan baik," tambahnya.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, para pengelola
LMS diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pemerintah
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.