Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa - P3PD | |

KMS : Regulasi

Undang-Undang

No Tanggal Nomor Nama
1 2004-10-05 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2 2003-07-08 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
3 2002-01-08 3 TAHUN 2002 PERTAHANAN NEGARA
4 2007-02-05 17 TAHUN 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)
5 2008-09-23 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
6 2008-11-06 39 TAHUN 2008 KEMENTERIAN NEGARA
7 2009-07-18 25 TAHUN 2009 PELAYANAN PUBLIK
8 2013-12-24 24 TAHUN 2013 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9 2014-01-15 6 TAHUN 2014 DESA
10 2014-01-15 5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
11 2014-09-30 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH
12 2014-10-17 30 TAHUN 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
13 2016-07-01 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
14 2022-10-27 28 TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
15 2022-06-16 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
16 2021-11-26 17 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PE
17 2024-01-05 Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa 00
18 2022-10-17 27 TAHUN 2022 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
19 2023-01-02 1 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
20 2016-11-25 19 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
21 2024-01-02 1 TAHUN 2024 UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
22 2014-01-15 6 TAHUN 2014 DESA
23 2022-06-16 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
24 2022-01-05 1 TAHUN 2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
25 2017-08-15 7 TAHUN 2017 PEMILIHAN UMUM
26 2009-07-09 24 TAHUN 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
27 2022-12-30 6 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
28 2019-10-17 19 TAHUN 2019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
29 2023-08-08 17 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
30 1945-08-18 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
31 2014-08-05 17 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
32 2014-03-18 9 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
33 2019-10-02 15 TAHUN 2019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
34 2019-10-24 23 TAHUN 2019 UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA
35 2024-04-25 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
36 2024-04-30 6 TAHUN 2016 DESA

Peraturan Pemerintah

No Tanggal Nomor Nama
1 2023-08-11 Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa
2 2006-11-29 39 TAHUN 2006 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
3 2007-07-09 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 2010-08-20 61 TAHUN 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
5 2012-03-05 39 TAHUN 2012 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
6 2013-10-29 96 TAHUN 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
7 2014-10-14 78 TAHUN 2014 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
8 2014-10-17 87 TAHUN 2014 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
9 2014-05-30 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
10 2015-06-30 47 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
11 2016-06-15 18 TAHUN 2016 PERANGKAT DAERAH
12 2016-12-02 58 TAHUN 2016 PELAKSANAAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
13 2017-04-05 12 TAHUN 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
14 2017-05-24 17 TAHUN 2017 SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
15 2017-09-14 38 TAHUN 2017 INOVASI DAERAH
16 2017-12-27 54 TAHUN 2017 BADAN USAHA MILIK DAERAH
17 2018-01-05 2 TAHUN 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
18 2018-07-12 28 TAHUN 2018 KERJA SAMA DAERAH
19 2019-02-28 11 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
20 2019-03-06 12 TAHUN 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
21 2019-10-04 71 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
22 2019-02-28 11 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA
23 2021-02-02 11 TAHUN 2O2I BADAN USAHA MILIK DESA
24 2023-02-16 6 TAHUN 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
25 2023-07-24 37 TAHUN 2023 PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAERAH
26 2023-07-25 39 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
27 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
28 2024-01-02 1 TAHUN 2024 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
29 2016-06-15 18 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
30 2021-02-02 21 TAHUN 2021 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
31 2019-10-14 72 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
32 2024-07-16 11 TAHUN 2OI9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG

Peraturan Presiden

No Tanggal Nomor Nama
1 2010-02-25 15 TAHUN 2010 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2 2011-05-20 32 TAHUN 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
3 2012-03-20 33 TAHUN 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
4 2012-05-30 59 TAHUN 2012 KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
5 2013-12-06 76 TAHUN 2013 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
6 2014-04-21 29 TAHUN 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7 2014-05-30 48 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
8 2014-09-03 87 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
9 2010-02-25 15 TAHUN 2010 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10 2011-05-20 32 TAHUN 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
11 2012-03-20 33 TAHUN 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
12 2012-05-30 59 TAHUN 2012 KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
13 2013-12-06 76 TAHUN 2013 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
14 2014-04-21 29 TAHUN 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
15 2014-05-30 48 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
16 2023-11-03 87 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
17 2014-10-17 153 TAHUN 2014 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
18 2015-08-25 96 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
19 2017-07-10 59 TAHUN 2017 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
20 2017-11-02 99 TAHUN 2017 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
21 2018-03-19 17 TAHUN 2018 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU
22 2019-06-12 39 TAHUN 2019 SATU DATA INDONESIA
23 2018-10-05 95 TAHUN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
24 2020-04-29 63 TAHUN 2020 PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024
25 2020-07-20 82 TAHUN 2020 KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
26 2020-08-10 85 TAHUN 2020 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
27 2020-09-10 87 TAHUN 2020 RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044
28 2020-09-10 108 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
29 2020-10-26 103 TAHUN 2020 JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
30 2021-02-02 12 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
31 2021-05-31 52 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PRESIDEN
32 2021-08-05 72 TAHUN 2021 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
33 2021-08-13 75 TAHUN 2021 DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
34 2021-08-19 76 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
35 2021-12-30 114 TAHUN 2021 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
36 2022-09-13 1 TAHUN 2022 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
37 2022-01-03 2 TAHUN 2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024
38 2022-06-01 4 TAHUN 2022 PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
39 2022-01-20 10 TAHUN 2022 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
40 2022-04-06 52 TAHUN 2022 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
41 2022-04-27 68 TAHUN 2022 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
42 2022-06-17 93 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2OO7 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
43 2022-07-15 101 TAHUN 2022 STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
44 2022-08-31 108 TAHUN 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
45 2022-10-24 125 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
46 2022-11-01 128 TAHUN 2022 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
47 2022-11-30 130 TAHUN 2022 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
48 2023-01-19 6 TAHUN 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN
49 2023-02-20 16 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAIKYAT REPUBLIK INDONESIA
50 2023-02-20 17 TAHUN 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
51 2023-02-22 19 TAHUN 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024
52 2023-02-27 20 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
53 2023-04-12 21 TAHUN 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
54 2023-04-17 24 TAHUN 2023 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041
55 2023-05-30 27 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR S2TAHVN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSI.AL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMU
56 2023-06-16 39 TAHUN 2023 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
57 2023-07-20 47 TAHUN 2023 STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

Peraturan Menteri Dalam Negeri

No Tanggal Nomor Nama
1 2016-07-11 46 TAHUN 2016 NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
2 2023-08-11 Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
3 2023-08-11 Permendagri No. 19 Tahun 2011 Pengintegrasian POSYANDU
4 2023-08-14 Permendagri No. 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa Ringkasan Permendagri No. 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
5 2023-08-14 Permendagri No. 19 TH 2011 Ringkasan Permendagri No. 19 th 2011 tentang Pengintegrasian POSYANDU
6 2023-08-14 No. 18 Th 2018 tentang LKD dan LAD Ringkasan Permendagri No. 18 Th 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
7 2016-06-30 44 TAHUN 2016 KEWENANGAN DESA
8 2007-05-22 25 TAHUN 2007 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
9 2007-03-28 19 TAHUN 2007 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
10 2007-09-24 52 TAHUN 2007 PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
11 2010-06-25 39 TAHUN 2010 BADAN USAHA MILIK DESA
12 2011-12-28 67 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANGPEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
13 2016-06-30 45 TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
14 2017-01-03 2 TAHUN 2017 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
15 2007-03-12 12 TAHUN 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
16 2017-06-21 42 TAHUN 2017 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
17 2016-12-30 110 TAHUN 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
18 2015-12-30 81 TAHUN 2015 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
19 2017-08-02 67 TAHUN 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
20 2017-08-02 66 TAHUN 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
21 2017-08-02 65 TAHUN 2017 PEMILIHAN KEPALA DESA
22 2017-01-03 1 TAHUN 2017 PENATAAN DESA
23 2018-04-11 20 TAHUN 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
24 2014-12-31 111 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
25 2016-07-11 47 TAHUN 2016 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
26 2016-07-11 47 TAHUN 2016 LAMPIRAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
27 2017-10-18 96 TAHUN 2017 TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
28 2014-12-31 114 TAHUN 2014 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
29 2016-06-30 44 TAHUN 2016 KEWENANGAN DESA
30 2007-02-20 7 TAHUN 2007 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)
31 2012-01-20 13 TAHUN 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN
32 2012-02-03 20 TAHUN 2012 PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
33 2012-05-20 40 TAHUN 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH
34 2012-10-25 70 TAHUN 2012 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013
35 2013-12-27 88 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
36 2014-10-31 112 TAHUN 2014 PEMILIHAN KEPALA DESA
37 2015-12-29 80 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
38 2016-01-05 82 TAHUN 2015 PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN KADES
39 2016-12-31 83 TAHUN 2015 PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
40 2016-10-26 93 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA
41 2017-07-21 57 TAHUN 2017 PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42 2017-09-04 74 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
43 2017-09-18 86 TAHUN 2017 TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD
44 2017-12-29 141 TAHUN 2017 PENEGASAN BATAS DAERAH
45 2018-03-19 9 TAHUN 2018 REVIEU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
46 2018-10-25 34 TAHUN 2018 PENCABUTAN PERMENDAGRI BIDANG PEMDES TAHAP II
47 2018-10-16 100 TAHUN 2018 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
48 2018-12-17 120 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
49 2017-12-27 135 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
50 2019-01-08 4 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
51 2023-06-21 34 TAHUN 2019 PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
52 2019-07-09 45 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
53 2019-09-25 70 TAHUN 2019 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
54 2020-03-14 20 TAHUN 2020 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
55 2020-05-12 26 TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
56 2020-05-19 36 TAHUN 2020 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
57 2020-07-16 53 TAHUN 2020 TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
58 2020-08-06 67 TAHUN 2020 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024
59 2020-11-25 72 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES
60 2020-12-30 77 TAHUN 2020 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
61 2021-03-23 13 TAHUN 2021 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
62 2021-12-13 58 TAHUN 2021 KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU
63 2022-06-03 81 TAHUN 2022 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
64 2022-11-22 87 TAHUN 2022 PERCEPATAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN DI DAERAH TAHUN 2022-2024
65 2022-11-28 88 TAHUN 2022 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023
66 2022-12-27 137 TAHUN 2022 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
67 2024-01-05 Nomor 66 tahun 2017 Ringkasan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
68 2024-01-05 Nomor 96 Tahun 2017 Ringkasan Tatacara Kerjasama Dibidang Pemerintah Desa
69 2024-01-05 Nomor 45 Tahun 2016 RINGKASAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
70 2024-01-08 18 Tahun 2018 RINGKASAN Tentang Lembaba Kemasyarakatan Desa-Lembaga Adat Desa
71 2024-01-08 112 Tahun 2014 RINGKASAN Tentang Pemilihan Kepala Desa
72 2024-01-08 19 tahun 2011 RINGKASAN Pengintegrasian Pos Pelayanan Terpadu
73 2024-01-08 No. 110 Tahun 2016 RINGKASAN Tentang Badan Permusyawatan Desa (BPD)
74 2024-01-08 Permendagri No. 1 Tahun 2013 RINGKASAN Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargan (PKK)
75 2024-01-08 Permendagri No. 2 Tahun 2017 RINGKASAN Permendagri No. 2 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
76 2020-05-26 38 TAHUN 2020 INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
77 2023-04-04 4 TAHUN 2023 PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA
78 2023-08-09 10 TAHUN 2023 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
79 2023-02-22 3 TAHUN 2023 PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH
80 2023-08-23 12 TAHUN 2022 PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH DAERAH
81 2024-04-30 N0. 84 Tahun 2015 RINGKASAN, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
82 2024-04-30 No. 47 Tahun 2016 RINGKASAN Administrasi Pemerintahan Desa
83 2024-04-30 No. 1 Tahun 2016 RINGKASAN Pengelolaan Aset Desa
84 2024-05-29 No. 44 Tahun 2016 RINGKASAN PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
85 2024-05-29 Nomor 42 Tahun 2017 RINGKASAN PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas
86 2024-04-17 3 TAHUN 2024 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
87 2022-12-27 137 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Desa

No Tanggal Nomor Nama
1 2015-01-28 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2 2015-01-28 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA
3 2015-02-13 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
4 2016-03-03 5 TAHUN 2016 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5 2016-05-24 9 TAHUN 2016 PELATIHAN MASYARAKAT
6 2016-06-08 10 TAHUN 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
7 2016-02-24 2 TAHUN 2016 INDEK DESA MEMBANGUN (IDM)
8 2016-11-17 24 TAHUN 2016 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
9 2017-12-19 23 TAHUN 2017 PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
10 2017-09-08 83 TAHUN 2017 PENETAPAN PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA
11 2019-10-08 16 TAHUN 2019 MUSYAWARAH DESA
12 2019-09-05 12 TAHUN 2019 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
13 2019-12-30 22 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
14 2020-12-21 21 TAHUN 2020 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
15 2020-08-11 11 TAHUN 2020 INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL
16 2020-05-20 5 TAHUN 2020 PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN
17 2021-03-31 3 TAHUN 2021 PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
18 2021-12-31 22 TAHUN 2021 ADVOKASI HUKUM
19 2021-11-03 15 TAHUN 2021 DANA BERGULIR EKS PNPM BADAN USAHA MILIK DESA
20 2021-09-24 8 TAHUN 2021 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
21 2021-12-14 20 TAHUN 2021 SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
22 2021-12-30 25 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERMENDES NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENDES
23 2022-09-13 8 TAHUN 2022 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023
24 2022-07-11 82 TAHUN 2022 PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
25 2023-10-27 7 TAHUN 2023 RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
26 2023-01-03 7 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
27 2023-12-04 13 TAHUN 2023 PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024
28 2023-11-27 9 TAHUN 2023 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
29 2023-07-28 6 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
30 2020-11-25 17 TAHUN 2020 PERMENDESA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN DESA , DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024
31 2023-12-04 13 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Peraturan Menteri Keuangan

No Tanggal Nomor Nama
1 2014-12-24 241/PMK.07/2014 PELAKSANAAN ,PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
2 2023-05-10 53 TAHUN 2023 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN ASET DALAM PENGUASAAN DI IBU KOTA NUSANTARA
3 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
4 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
5 2023-03-13 23 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.02/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFMT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
6 2023-04-12 21 TAHUN 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
7 2022-12-27 210/PMK.05/2022 TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
8 2022-07-20 118 /PMK.07 /2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
9 2022-12-06 181/PMK.05/2022 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
10 2022-07-08 112/PMK.03/2022 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK
11 2022-03-30 59/PMK.03 /2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
12 2022-08-26 128/PMK.07 /2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
13 2021-11-19 162/PMK.07 /2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDI
14 2021-11-18 160/PMK.07 /2021 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
15 2021-07-19 94/PMK.07 /2021 PERUBAHAN PMK NO 17 TAHUN 2021 TENTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DD TAHUN 2021
16 2021-06-23 69/PMK.07/2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
17 2021-05-04 43/PMK.07/2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENIMBANG UNTUK PEMERINTAH DAERAH
18 2021-04-26 41/PMK. 07 /2021 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA
19 2021-03-25 26/PMK.07/2021 DUKUNGAN APBN BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH
20 2020-12-30 231/PMK.07/2020 TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, MENIMBANG LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
21 2020-04-20 40/PMK.07 /2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 2015 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
22 2020-04-06 28/2020 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN MENIMBANG PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
23 2020-03-23 23/PMK.03/2020 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
24 2019-05-13 61/PMK.07/2019 PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
25 2018-09-24 121/PMK. 07 /2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
26 2017-12-28 225/PMK. 07 /2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
27 2018-12-31 193/PMK.07/2018 PENGELOLAAN DANA DESA
28 2017-08-01 112 / PMK.07 / 20 1 7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
29 2017-10-04 50/PMK.07/2017 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
30 2017-04-17 54 /PMK.0 1/20 17 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
31 2016-04-28 74 /PMK.07 /2016 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
32 2015-05-04 93/PMK.07/2015 TATA CARA PENGALOKASIAN ,PENYALURAN,PENGGUNAAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
33 2023-12-27 145 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
34 2023-12-27 146 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
35 2023-04-28 49 TAHUN 2023 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
36 2023-10-27 113 TAHUN 2023 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024
37 2023-11-10 119 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
38 2024-04-28 49 TAHUN 2023 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri PAN & RB

No Tanggal Nomor Nama
1 2004-08-31 4 TAHUN 2004 PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASY ARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
2 2011-02-25 14 TAHUN 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMEN
3 2017-04-22 13 TAHUN 2017 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
4 2020-06-22 46 TAHUN 2020 ROAD MAP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN 2020-2024
5 2021-12-31 90 TAHUN 2021 PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH
6 2021-12-31 89 TAHUN 2021 PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7 2022-10-11 45 TAHUN 2022 JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
8 2022-06-08 27 TAHUN 2022 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
9 2023-10-06 17 TAHUN 2023 JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
10 2023-09-12 14 TAHUN 2023 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
11 2023-07-07 7 TAHUN 2023 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
12 2023-03-30 6 TAHUN 2023 PEMBERIAN PERLINDUNGAN BERUPA MANFAAT JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH
13 2023-03-01 3 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Peraturan LKPP

No Tanggal Nomor Nama
1 2013-11-14 13 TAHUN 2013 PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
2 2015-10-08 22 TAHUN 2015 PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NO.13 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
3 2018-06-08 8 TAHUN 2018 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4 2018-06-08 9 TAHUN 2018 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
5 2018-06-08 16 TAHUN 2018 AGEN PENGADAAN
6 2018-06-08 17 TAHUN 2018 SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7 2018-06-08 19 TAHUN 2018 PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
8 2019-07-29 6 TAHUN 2019 SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
9 2019-11-12 12 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
10 2019-11-25 13 TAHUN 2019 PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11 2019-11-25 14 TAHUN 2019 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
12 2020-01-08 1 TAHUN 2020 PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13 2020-04-29 4 TAHUN 2020 PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
14 2021-03-18 2 TAHUN 2021 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA/KONTES
15 2021-05-04 3 TAHUN 2021 PEDOMAN SWAKELOLA
16 2021-05-04 5 TAHUN 2021 PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
17 2021-05-04 8 TAHUN 2021 TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL
18 2021-05-04 9 TAHUN 2021 TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
19 2021-05-07 11 TAHUN 2021 PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
20 2022-02-08 1 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL
21 2022-05-18 5 TAHUN 2022 PEDOMAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DENGAN KEKHUSUSAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
22 2022-07-20 6 TAHUN 2022 SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
23 2022-08-30 7 TAHUN 2022 BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
24 2022-10-26 8 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
25 2023-01-03 1 TAHUN 2023 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA MELALUI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
26 2023-01-26 2 TAHUN 2023 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
27 2023-11-23 3 TAHUN 2023 KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
28 2023-08-30 4 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024
29 2023-09-05 5 TAHUN 2023 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Gubernur

No Tanggal Nomor Nama
1 2006-04-11 43 TAHUN 2006 PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2 2012-01-02 2 TAHUN 2012 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KEPULAUAN RIAU
3 2015-08-07 53 TAHUN 2015 PERGUB KALBAR TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALBAR
4 2016-09-23 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5 2017-11-10 73 TAHUN 2017 PERGUB JATIM PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
6 2017-02-13 08 TAHUN 2017 PERGUB JABAR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT
7 2019-03-06 8 TAHUN 2019 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 2019-03-18 7 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
9 2020-03-30 10 TAHUN 2020 PERGUB KALTIM TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10 2020-12-02 42 TAHUN 2020 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMRINTAH PAPUA BARAT
11 2021-05-06 59 TAHUN 2021 PERGUB KALBAR TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PMD KALBAR
12 2021-12-30 94 TAHUN 2021 PERGUB JATIM TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PMD JATIM
13 2021-11-29 61 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
14 2021-05-25 22 TAHUN 2021 PERGUB SULAWESI SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
15 2021-04-23 18 TAHUN 2021 PERATURAIT GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PROGRAM DESA BERJAYA
16 2021-09-21 41 TAHUN 2021 STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022
17 2022-01-14 1 TAHUN 2022 PERGUB JATENG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
18 2022-03-07 15 TAHUN 2022 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
19 2022-05-31 20 TAHUN 2022 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PRENEUR
20 2022-10-05 55 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI
21 2023-10-30 1 TAHUN 2023 SURAT KEPUTUSAN SEKDA NTT TENTANG PEMBENTUKAN SEKERTARIAT BERSAMA PELAKSANA P3PD PROVINSI NTT TAHUN 2023
22 2023-03-09 14 TAHUN 2023 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
23 2023-04-14 20 TAHUN 2023 PERGUB BALI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT
24 2023-08-01 1040 TAHUN 2023 SK GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA P3PD DI PROVINSI KALBAR
25 2023-12-12 1621 TAHUN 2023 SK GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA P3PD DI PROVINSI ACEH
26 2023-10-16 395 TAHUN 2023 SK GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKERTARIAT BERSAMA P3PD DI PROVINSI GORONTALO
27 2023-09-14 477 TAHUN 2023 SK GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PELAKSANA P3PD
28 2023-11-30 400 TAHUN 2023 SK GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA P3PD TAHUN 2023-2024
29 2023-11-30 400 TAHUN 2023 SK GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA P3PD TAHUN 2023-2024
30 2020-05-29 26 TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

Peraturan Daerah

No Tanggal Nomor Nama
1 2007-06-11 4 TAHUN 2007 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2 2007-06-04 4 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL T E N T A N G PEDOMAN PEMBENTUKANDAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
3 2007-06-15 3 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR T E N T A N G BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4 2006-12-30 14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
5 2010-11-10 6 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
6 2011-02-01 3 TAHUN 2011 PERDA BANGGAI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
7 2014-12-31 10 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENATAAN DESA
8 2014-12-31 11 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
9 2014-12-31 9 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
10 2015-07-08 7 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
11 2015-12-31 5 TAHUN 2015 PERDA GOWA TENTANG BPD
12 2015-12-07 7 TAHUN 2015 PERDA JEMBER TENTANG DESA
13 2023-12-12 6 TAHUN 2015 PERDA BOGOR TENTANG DESA
14 2015-01-09 4 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KEUANGAN DESA
15 2015-01-09 3 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERANGKAT DESA
16 2015-01-09 2 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
17 2015-12-09 1 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
18 2015-12-21 6 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
19 2016-10-12 18 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
20 2016-05-02 19 TAHUN 2016 PERDA LUWU UTARA TENTANG PEMERINTAHAN DESA
21 2016-04-15 3 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA
22 2016-10-26 9 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
23 2016-09-23 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
24 2018-10-22 12 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
25 2018-12-30 13 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
26 2019-03-12 4 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG DESA
27 2019-04-12 1 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBANGUNAN DESA
28 2020-01-22 1 TAHUN 2020 PERDA SUMENEP TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
29 2020-04-22 3 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
30 2020-02-12 1 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
31 2020-07-17 6 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
32 2021-02-22 1 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERANGKAT DESA
33 2023-03-16 1 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
34 2016-08-29 18 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DESA
35 2016-09-29 8 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
36 2017-12-11 4 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
37 2017-03-24 2 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
38 2017-04-17 02 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH BENGKULU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
39 2017-11-27 16 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
40 2018-09-24 12 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
41 2018-05-02 2 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
42 2022-08-08 3 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
43 2021-08-05 5 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
44 2022-03-18 2 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN KEPALA DESA ADAT
45 2019-04-29 3 TAHUN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
46 2023-04-18 3 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
47 2019-05-21 3 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
48 2020-02-12 1 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Bupati

No Tanggal Nomor Nama
1 2006-11-14 34 TAHUN 2006 PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA TERTIB BPD
2 2011-09-27 962 TAHUN 2011 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
3 2023-12-22 40 TAHUN 2011 22 DESEMBER 2011
4 2012-08-06 38 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
5 2012-08-06 38 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
6 2013-02-21 22 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUI{AN BADAN KER*IASAMA ANTAR DESA KABUPATEN BURU
7 2014-12-31 40 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 2015-02-23 14 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
9 2015-04-13 18 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DIDESA
10 2015-04-29 9 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
11 2015-05-20 17 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
12 2016-06-15 17 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
13 2016-11-28 54 tahun 2016 PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
14 2016-03-24 12 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
15 2017-01-09 7 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
16 2017-09-27 37 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA
17 2017-10-16 91 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
18 2017-09-05 44 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
19 2017-12-29 74 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
20 2018-12-31 98 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATIPROBOLINGGO NOMOR : 98 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
21 2018-03-01 21 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
22 2018-03-29 23 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA
23 2018-06-05 29 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
24 2018-08-06 61 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH
25 2018-06-08 32 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN SEJAHTERA DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEJAHTERA
26 2018-12-06 7 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
27 2018-10-05 104 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
28 2018-10-15 52 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
29 2018-09-27 18 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
30 2019-12-10 70 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
31 2019-08-06 29 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG SISTEM INFORMASI DESA
32 2023-12-28 54 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
33 2019-07-23 25 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
34 2019-03-19 15 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
35 2019-03-19 77 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DIKABUPATEN BREBES
36 2019-03-22 11 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS
37 2019-04-08 48 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA KABUPATEN BANTUL
38 2019-05-06 19 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
39 2020-12-30 75 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
40 2020-01-02 1 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
41 2020-03-24 18 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KEPULAUAN ANAMBAS
42 2020-10-26 108 TAHUN 2020 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
43 2020-12-30 73 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TENTANG LKD DAN LAD
44 2020-09-15 66 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
45 2020-12-30 75 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
46 2020-01-02 1 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMU
47 2020-12-30 93 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
48 2021-12-30 162 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
49 2021-11-08 53 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
50 2021-12-01 78 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
51 2021-02-17 13 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NO.3 TAHUN 2019
52 2021-06-22 23 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA
53 2021-05-18 65 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
54 2021-12-31 51 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
55 2021-07-26 3 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
56 2021-11-26 74 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
57 2021-03-30 5 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
58 2021-01-20 7 TAHUN 2021 BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
59 2021-01-20 7 TAHUN 2021 BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
60 2022-04-13 322 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI BIREUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUN TAHUN 2022
61 2022-12-28 28 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
62 2022-06-17 188.45 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG BESARAN STANDAR BIAYA UMUM
63 2023-07-12 910 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2023
64 2023-06-16 20 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERBUP NATUNA NO. 74 TAHUN 2022 TENTANG JENIS STANDAR BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
65 2023-07-03 20 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024
66 2023-06-13 35 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA
67 2023-08-08 910 TAHUN 2023 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMKAB KATINGAN
68 2022-12-28 62 TAHUN 2022 PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERJALANAN DINAS
69 2023-11-06 42 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
70 2023-11-14 57 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMDA
71 2021-01-04 2 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERJALANAN DINAS
72 2022-10-12 36 TAHUN 2022 PERATURAN BUPATI KARANGASEM TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
73 2021-10-01 62 TAHUN 2021 PERATURAI\ BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2O2I TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
74 2021-02-11 11 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
75 2017-12-20 38 tahun 2017 PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

Peraturan Desa

No Tanggal Nomor Nama

logo